Sistem Perencanaan Nasional Model GBHN Terbentur Yuridis

Mereka sama-sama menyatakan bahwa kesepakatan itu ada di tangan ketua partai-partai politik.

“Masyarakat masih menunggu pedoman yang akan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Margarito.

Menurut dia, hal itu merupakan kenyataan yang harus dihadapi sebagai jalan paling kecil untuk melembagakan mimpi Indonesia.

“Ini membutuhkan komitmen para pemimpin untuk tunduk dan taat pada pedoman ini, bila tidak semua akan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. (jpnn)