Sistem Rekruitmen Kepala Daerah Picu Korupsi

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki menilai banyaknya kepala daerah yang dibidik KPK karena terseret korupsi adalah hal wajar. Menurut Ruki, hal itu dikarenakan proses rekrutmen kepala daerah yang sudah sarat korupsi.

 

"Ada yang keluar uang Rp 60 miliar untuk jadi kepala daerah. Logikannya, bagaimana mengembalikan modal itu. Kalau masa jabatannya 60 bulan maka ia sebulan harus balik modal Rp 1 miliar. Lantas kapan mikir buat rakyatnya?" ulas Ruki dalam sebuah diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/8).

 

Akibatnya, kepala daerah melakukan penyelewengan keuangan daerah untuk mengembalikan modalnya. "Karena begitu dilantik, argo (pencatat waktu) untuk mengembalikan modal jalan. Jadi wajar kalau banyak yang dipanggil KPK," ujar Ruki.

 

Menurut Komisaris Utama Krakatau Steel ini, biaya politik di Indonesia memang sangat mahal. Bahkan Ruki yang kini sedang menggalang dukungan untuk maju sebagai calon anggota DPD dariProvinsi Banten ini mengeluhkan tentang mahalnya ongkos politik.