Siswa Dihukum Makan Kotoran, Dampak Seleksi Guru Serampangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim mengatakan, intensitas kejadian memalukan yang dilakukan tenaga pendidik semakin tinggi. Bahkan kejadian-kejadian tersebut sudah di luar nalar dan akal pikiran sehat manusia.
Kejadian terbaru adalah pemberian hukuman oleh guru pembina di sebuah sekolah di Maumere, NTT, di mana 77 siswa diminta memakan kotoran manusia. Padahal, tragedi susur sungai SMPN 1 Turi Sleman, belum selesai dibicarakan.
Pencabulan oleh guru dan kepala sekolah terhadap siswa-siswinya, menurut Ramli, semakin hari kian banyak yang terkuat. Malah pemberian hukuman dalam bentuk kekerasan fisik terus terulang.
Juga penyimpangan seksual, bully hingga menimbulkan korban serta perilaku-perilaku lain yang sesungguhnya sangat memalukan dunia pendidikan.
"Rentetan kejadian kejadian ini tak terlepas dari pola rekrutmen guru kita yang serampangan dan pemerintah cenderung lepas tangan dan membiarkan hal itu terus-menerus terjadi," kata Ramli dalam pesan elektroniknya, Rabu (26/2).
Kemendikbud menurut Ramli, tidak pernah membuat aturan bagaimana pola rekrutmen guru non-PNS di sekolah-sekolah. Akibatnya yang terjadi adalah pola rekrutmen tidak jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan kompetensi sang guru.
Persoalan Kompetensi ini bukan hal yang sepele karena menyangkut 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa diberikan kepercayaan berdiri dihadapan kelas. Yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian.
"Ironisnya seorang guru mampu memperoleh NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) tidak melewati proses-proses yang sesungguhnya untuk diangkat menjadi guru. Guru diangkat tanpa seleksi, tanpa uji kompetensi dan bahkan para kepala daerah tidak mengerti kualitas dari para guru tersebut," kritiknya.
Ketum IIGI M Ramli Rahim membeber sejumlah kasus di dunia pendidikan, terbaru kasus siswa dihukum makan kotoran, yang menurutnya dampak dari seleksi guru serampangan.
- Mercy Barends Buka-bukaan soal Kondisi Pendidikan di Daerah 3T
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Waka MPR: PAUD Nonformal Bagian tak Terpisahkan dari Peta Jalan Pendidikan
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Layanan Pendidikan yang Merata Segera Diwujudkan
- Soroti Kebijakan Pendidikan, Mercy Minta Tak Ada PHP di Daerah 3T
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak