Siswa SD dan SMP Tidak Perlu LKS

JAKARTA - Sebentar lagi masa peralihan tahun pelajaran baru. Biasanya orangtua selalu mengeluh biaya belanja buku yang mahal. Mulai dari buku panduan atau pegangan siswa, hingga buku LKS (lembar kerja siswa) yang tipis tetapi banyak jumlahnya itu.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku bahwa belanja buku setiap tahun pelajaran baru memang sering dikeluhkan siswa.

Dia mengatakan biaya sekolah yang sudah digratiskan, kadang masih belum mendapatkan respon positif dari orangtua karena masih ada beban membeli buku.
 
Tetapi Nuh berjanji bahwa tahun pelajaran 2014-2015 ini para orangtua siswa sudah tidak perlu repot-repot belanja buku. Khususnya untuk siswa kelas 1, 2, 4, dan SD serta siswa kelas 1 dan 2 SMP yang tahun ini menjadi sasaran implementasi Kurikulum 2013.
 
"Sudah tidak perlu membeli buku-buku LKS dan buku pegangan lainnya," papar menteri asal Surabaya itu kemarin. Dia mengatakan buku siswa yang menjadi sasaran kuriuklum anyar itu disuplai gratis oleh pemerintah.

Nuh mengatakan di dalam buku baru itu, sudah banyak disisipkan materi latihan siswa. Sehingga dia mengatakan para guru tidak perlu mewajibkan lagi siswanya membeli LKS.
 
Nuh menjelaskan implementasi kurikulum 2013 tahun ini menggunakan skema menyeluruh tetapi sebagian. Itu artinya, seluruh siswa di Indonesia SD, SMP, dan SMA merasakan kurikulum baru. Tetapi dibatasi siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 SD serta siswa kelas 1 dan 2 SMP dan SMA.
 
Nuh menjelaskan bahwa skema pengadaan buku kurikulum baru berhasil diperbaiki sehingga memotong birokrasi lelang pengadaan barang. Dia menuturkan Kemendikbud sudah melakukan lelang pengadaan buku kurikulum baru untuk 70 lebih paket berdasarkan regional.
 
Nah seluruh kepala sekolah diminta memesan buku kurikulum baru di percetakan berdasarkan regional masing-masing. "Uang buku tetap ada di sekolah, tetapi dibayarkan ke percetakan yang memenangkan tender," papar dia.
 
Dengan cara ini, Nuh meminta sekolah sudah tidak perlu lagi bekerjasama dengan penerbit-penerbit untuk pengadaan buku pelajaran. "Perhitungan kami, bahan belajar dari buku yang diterbitkan pemerintah itu sudah cukup," jelas dia.
 
Nuh juga berjanji akan melakukan pemantauan terhadap peredaran buku kurikulum baru itu. Tujuannya adalah, untuk mencegah ada sekolah yang menjual buku kurikulum baru dari pemerintah itu kepada siswa. Nuh juga berharap penerbita yang selama ini mengedarkan buku-buku LKS, tidak mendesak para guru serta kepala sekolah untuk membeli LKS.
 
Nuh menjelaskan harga buku yang diterbitkan Kemendikbud jauh lebih murah dibanding dengan buku-buku yang didarkan penerbit selama ini. "Yang membuat mahal itu bisnis perbukuannya. Kalau urusan percetakannya murah," tandasnya.

Dia mengatakan harga satuan buku pemerintah berkisar antara Rp 8 ribu hingga Rp 20 ribu. Dengan ketebalan hingga 400 halaman.
 
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Achmad Jazidie menuturkan, di jenjang SMA masih dibutuhkan keberadaan buku tambahan. Sebab implementasi kurikulum baru di jenjang SMA menerapkan skema peminatan IPA dan IPS. Sehingga siswa tetap diberikan keleluasan untuk membeli buku tambahan sesuai dengan peminatannya. (wan)