Siti Zuhro: Harus Ada Pola Koalisi Baru

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro pesimistis pembangunan bisa lancar bila kondisi politik belum stabil. 

Demikian juga halnya dengan penegakan hukum, sulit dilakukan tanpa dinamika politik yang positif. "Stabilitas dan dinamika politik positif sangat penting. Sebaliknya, jika negatif, maka akan membawa bangsa ini mundur. Karena itu, setiap periode pemerintahan akan berusaha menciptakan politik yang stabil agar pembangunan ekonomi bisa berjalan," kata Siti saat dihubungi, Kamis (7/1).

Karena stabilitas politik itu sangat penting ujar Siti, terbuka kemungkinan dinamika baru partai politik dan bisa mengarah kepada terbentuknya pola koalisi baru karena koalisi yang ada saat ini dirasa belum bisa memenuhi harapan.

"Polarisasi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih saat pilpres 2014 bisa hilang tergantung pada dinamika politik saat ini. Banyak faktor kalau melihat kondisi saat ini mendorong terciptanya koalisi baru di antara partai-partai politik yang ada. Semua sedang berproses," ujar Siti.

Tanpa kesamaan ideologi lanjutnya, sebuah koalisi menjadi sangat cair sesuai kepentingan politik anggota koalisi. "Fenomena itu terjadi di KIH dan KMP. Mereka berkoalisi sangat dadakan, tidak terformat, tidak kontekstual dan bukan tekstual yang berbasis pada plafon partai, ideologi partai atau aturan perundangan. Koalisi ini terbentuk temporary dan sesaat. Makanya perubahan bentuk koalisi sangat mungkin terjadi," ujar Siti.

Di samping itu ujar Wiwik sapaan Siti, faktor pragmatisme bahwa berpolitik hanya untuk kepentingan pemilu lima tahunan juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan dinamika politik dalam pembentukan koalisi menjadi cair, plus ketidakpuasaan sesama anggota koalisi yang ada.

"Prinsip dasar parpol di Indonesia adalah kepentingan dan kekuasaan. Kalau tidak masuk lingkaran kekuasaan merasa ternistakan. Kalau tidak berkuasa, partai politik juga tidak ada power untuk mengelola sumber-sumber pendanaan. Sudah seperti itu sejak dulu hingga kini. Perspektif mereka dengan menjadi bagian penguasa maka bisa menjadi bagian yang mengelola apapun, termasuk sumber-sumber pendanaan," tegasnya lagi.

Munculnya koalisi baru kata Wiwik, juga bisa terjadi karena keinginan partai politik menjaga harmonisasi. Seperti halnya Soeharto di era orde baru dan SBY di era demokrasi yang berupaya menjaga harmonisasi politik, pemerintahan saat ini bisa jadi juga akan melakukan hal itu.