Siti Zuhro: Pak Jokowi, Kalau Otda Gagal Bisa Bubar NKRI
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih mengutamakan proses pembelajaran demokrasi ketimbang pilkada.
“Pak Jokowi harus melihat kalau otonomi ini gagal dan daerah kesal dengan sendirinya bisa jadi ancaman tersendiri terhadap NKRI. Bubar NKRI,” kata Siti Zuhro saat Dialog MPR bertajuk “Etika Politik Pemilukada” bersama anggota DPD RI, Muh Asri Anas, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Menurut Siti, otonomi daerah saat ini masih belum menemukan bentuknya sehingga sangat membahayakan NKRI. Apalagi, menurut Siti, nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Indonesia sebetulnya tidak kompatibel dengan nilai-nilai universal demokrasi.
“Karena itu, proses pembelajaran berdemokrasi menjadi lebih penting dari sebuah kontestasi,” kata Siti menegaskan.
Selain itu, menurut Siti yang akrab disapa Wiwik, daripada menghambur-hamburkan uang lebih dari Rp7 trilun untuk pembiayaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015, akan jauh lebih bermanfaat kalau saja pemerintah Joko Widodo membenahi masalah otonomi daerah (Otda) sebagai proses percepatan peningkatan kesejahteraan.
“Bagi saya, justru pelaksanaan otonomi daerah yang harus dibenahi oleh pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Siti juga mengkritik partai politik. Dalam praktiknya, lanjut Siti, partai politik sebagai pilar utama demokrasi lebih mengutamakan kontestasi. Soal rakyat bahkan kadernya sendiri yang belum pas dengan nilai-nilai universal demokrasi, kata dia, dipaksakan masuk peristiwa kontestasi.
“Akibatnya, semua proses demokrasi menggunakan topeng. Semua tipu-tipu sehingga demokrasi tidak substantif. Kaget-kaget rakyat, kenapa bekas napi bisa ikut pilkada?,” kata Siti.(fas/jpnn)
JAKARTA - Peneliti utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran