Situasi Politik Memburuk dan Rupiah Terpuruk, Fadli Zon: Kok Pengamat Pro-Jokowi Diam Semua?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memertanyakan diamnya para pengamat politik maupun ekonomi yang menjadi pendukung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ketika kondisi perekonomian nasional memburuk dan kisruh soal pilkada tak kunjung tuntas, ternyata para pengamat pro-Jokowi memilih diam.
"Pakar politik, cendekiawan dan ekonom hebat yang berada di barisan Jokowi pada ke mana ya? Kenapa pada diam semua melihat kondisi politik dan keterpurukan ekonomi Indonesia?" katanya di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (7/8).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengaku khawatir kondisi perekonomian dan gonjang-ganjing politik nasional akan sangat membebani masyarakat. Terutama ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerja.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto: dokumen JPNN
Sebagai pimpinan DPR, Fadli mengaku kecewa karena para ekonom dan pengamat politik yang saat pemilu presiden lalu memberi masukan ke Jokowi seolah tak menampakkan diri. Menurutnya, pengamat dan ekonom yang dulunya mati-matian membela Jokowi di pemilu presiden justru sekarang menghilang.
"Apa mungkin mereka ini sedang menunggu jabatan komisaris atau pergantian kabinet, setelah itu baru teriak lagi?" pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini.(fas/pnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memertanyakan diamnya para pengamat politik maupun ekonomi yang menjadi pendukung Presiden Joko Widodo. Menurutnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- Gastroskopi, Prosedur Minimal Invasif untuk Mengatasi Gangguan Pencernaan
- Begini Tanggapan Wamenaker Soal Ramai Demo Mitra Grab
- Kunker ke Kalteng, Menhut Ungkap Pesan Prabowo Terkait Revitalisasi Usaha Kehutanan
- Ismahi Gelar Diskusi Publik Tentang Dominus Litis Dalam RUU KUHAP
- Danone Aqua Berkomitmen Implementasikan Permen LH Soal Pembayaran Jasa Lingkungan