Sjafrie Persilakan Sukhoi Diaudit

Gabungan LSM juga menduga kalau Kemenhan lebih memilih menggunakan skema pembelian Sukhoi dengan sumber dana pinjaman luar negeri alias kredit komersial atau kredit ekspor (KE), ketimbang menggunakan fasilitas pinjaman negara (state loan ) sebesar USD 1 miliar yang telah disediakan Pemerintah Rusia.

Anggota Komisi I dari Fraksi PAN, M Najib, menyatakan, jika terbukti adanya pelibatan pihak ketiga (PT Trimarga Rekatama) dalam proyek tersebut maka besar kemungkinan telah melanggar undang-undang yang ada. Bahkan, keterlibatan perusahaan ini dinilai terlalu besar, sehingga dinilai cukup mempengaruhi pembelian pesawat tempur Rusia ini. ”Ini yang harus ditelusuri,” tegasnya digedung DPR, Senin (26/3).

Senada dengan M.Najib, Helmi Fauzi yang juga anggota Komisi I menyatakan besar kemungkinan perusahaan itu menjadi perantara yang justru hanya merepotkan proses pembelian nantinya. ”Dalam iklan resminya, jelas perusahaan itu sebagai agen. Makanya harus diperjelas lagi apakah proses pembelian Sukhoi ini G to G atau agensi,” tegas Helmi.

Menurut Helmi, dalam proses ini membuktikan adanya kesimpangsiuran dalam proses pengadaan Sukhoi. ”Harus segera dibenahi,” pungkasnya.