SK Direvisi, Dahlan Tak Paham Maksud Interpelasi

Namun rencana permintaan fatwa ke MA diurungkan. Dahlan sadar bahwa keinginan sebagian anggota DPR yang menganggap SK 236  melanggar hukum merupakan bagian dari proses politik. Karenanya, penyelesaiannya pun harus secara politik.

"Tapi saya juga menyadari bahwa DPR itu proses politik. Dalam proses politik tidak boleh ada menang-menangan. Dalam proses politik kompromi tetap lebih baik sepanjang tidak mengorbankan prinsip," ucapnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menyetujui SK pendelegasian kewenangan itu disempurnakan. "Yang penting substansi dari yang dimaksudkan SK 236 itu tetap bisa dijalankan. Itu akan lebih bermanfaat dibanding harus ke MA. Ini juga untuk menunjukkan bahwa saya bukan orang yang ingin menang sendiri," ucapnya.

Dipaparkannya pula, tim di Kementerian BUMN setelah raker pada Maret lalu langsung melakukan perbaikan SK 236. Selanjutnya SK perbaikan itu diteken Dahlan pada 12 April lalu.