SK Pemberhentian 95 Anggota DPRD Provinsi Sudah Terbit

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, proses penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian anggota DPRD provinsi yang maju sebagai calon kepala daerah telah rampung. Hanya tinggal menunggu proses penyalinan untuk kemudian dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Untuk seluruh Indonesia, itu anggota dewan yang maju sebagai calon untuk tingkat provinsi mencapai 95 orang. Semuanya sudah di-SK-kan, tinggal kami rekap, mudah-mudahan semua sudah selesai. Hari ini (Rabu, red) tinggal salinan," ujar Sumarsono, kepada JPNN, Rabu (21/10).
Menurut Sumarsono, sesuai aturan perundang-undangan, SK pemberhentian anggota DPRD Provinsi diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara untuk anggota DPRD kabupaten/kota, SK diterbitkan oleh gubernur.
Saat ditanya apakah waktu penerbitan SK pemberhentian tidak akan melewati batas waktu 60 hari sejak penetapan pasangan, Sumarsono meyakini tidak. SK-SK rencananya sudah akan diserahkan ke KPU pada Kamis (22/10). Dihitung dari penetapan pasangan calon yang dilakukan KPU pada 24 Agustus, maka batas akhir 60 hari persis Kamis (22/10).
"Jadi saya kira dari sisi provinsi masih terkejar semua. Kami sudah rekap keseluruhan, malam ini (Selasamred) kami tuntaskan semuanya. Pagi (Kamis,red) kami serahkan rekap keseluruhan, kami berikan ke KPU pusat agar masing-masing diberikan ke KPUD terkait," ujar Sumarsono.(gir/jpnn)
JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, proses penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu
- Rano Karno Bakal Hadiri Retret Kepala Daerah, Berangkat ke Magelang Malam Ini