SK PPPK 15.415 Guru Belum Diterbitkan Pemda, Anita Jacoba Desak KPK Turun Tangan 

"Para kepala daerah dan DPRD harus dipanggil ke Komisi X. Dudukkan bersama pemerintah pusat agar terbuka semuanya," serunya.

Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi X untuk memanggil pemda yang mengaku anggarannya tidak ada untuk menggaji PPPK.

Menurut Anita, para kepala daerah itu harus menunjukkan apakah benar tidak ada transferan untuk gaji PPPK ke rekening pemda.

Politikus kelahiran 9 Maret 1974 itu mengaku mendapat banyak pengaduan guru honorer. Mereka menangis dan meminta Komisi X memperjuangkan nasibnya.

"Siapa lagi yang bisa menghapus air mata para guru honorer selain pemerintah dan DPR," terang Anita Jacoba Gah. (esy/jpnn)