SK Sekda Sudah Turun, Siapkan Mutasi Gelombang II

Harapan saya, minggu pertama atau kedua sudah dilantik oleh wali kota,” ucapnya. Meskipun demikian, dia mengajak semua pihak untuk menunggu hasil kepastiannya.

Sebab, apa yang akan diputuskan dalam mutasi nanti, harus disampaikan terlebih dahulu untuk beberapa jabatan ke Provinsi Jawa Barat. Seperti, jabatan untuk calon pejabat eselon dua.

Mutasi kali ini, dipastikan pula tidak akan banyak rotasi. Menurutnya, hanya akan ada beberapa pergeseran atau rotasi akibat adanya pejabat yang promosi jabatan. Secara umum, lanjutnya, saat Peraturan Daerah (Perda) Kelembagaan disahkan oleh DPRD Kota Cirebon, setelah itu baru akan terjadi banyak rotasi, mutasi dan promosi yang cukup banyak. Pasalnya, ujar Azis, akan terjadi banyak perubahan dan penambahan jabatan maupun dinas baru.

“Itu pasti akan ada banyak rotasi. Tapi nanti setelah ada perda kelembagaan,” tukasnya. Saat ini, Azis sudah menyelesaikan diskusi tentang mutasi dengan Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM. Bahkan, Ano-Azis sudah mengusulkan ke tingkat provinsi untuk berbagai jabatan dalam mutasi gelombang kedua nanti.

Dalam menempatkan mutasi rotasi dan promosi, pasangan Ano-Azis mengedepankan prinsip kompetensi dan profesionalitas. Sebab, hal ini akan mendorong kinerja pejabat yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon.

Tidak hanya itu, lanjutnya, mutasi tidak berhenti hanya pada gelombang kedua. Saat ada jabatan yang harus di isi, otomatis akan terjadi mutasi kembali. Hal ini dilakukan demi pemerintahan yang baik dan sesuai harapan.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Drs Ferdinan Wiyoto Msi mengatakan, semua proses untuk mutasi gelombang kedua pasangan Ano-Azis, sudah selesai dilakukan BK-Diklat. Saat ini, Ferdinan dan pegawai BK-Diklat menunggu informasi selanjutnya untuk menggelar mutasi gelombang kedua tersebut.

“Kalau tidak minggu ini, mungkin minggu depan. Kami siap kapanpun diperintah untuk menggelar mutasi,” ujarnya kepada Radar Cirebon (Grup JPNN), Senin (3/3). Perintah dari wali kota untuk pelantikan, menjadi dasar waktu penentuan mutasi. (ysf)