Skandal Impor Beras Mencuat, Mekanisme Lelang Bulog Dinilai Omong Kosong
![Skandal Impor Beras Mencuat, Mekanisme Lelang Bulog Dinilai Omong Kosong](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/07/06/ilustrasi-pekerja-saat-mengangkut-beras-di-gudang-bulog-foto-ricardojpnncom-83.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Klaim Perum Bulog melakukan mekanisme terbuka dan transparan terkait dengan lelang impor beras dinilai hanya omong kosong belaka lantaran menyisakan skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294 miliar.
Klaim yang tidak diikuti penjelasan detail soal importir dalam mekanisme lelang itu justru memunculkan dugaan adanya penyelundupan beras impor.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menanggapi klaim Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi soal transparansi dalam mekanisme lelang impor beras.
Trubus mendorong adanya pengusutan terhadap dugaan penyelundupan beras yang menimbulkan demurrrage Rp 294 miliar.
“Untuk demurrage di pelabuhan kemarin itu ada mekanisme yang salah. Selama ini kan gak pernah dibuka. Sekarang Bulog itu harus diperiksa semua A sampai Z, diperiksa, apakah itu ada penyeludupan, ada impor gak benar, mekanisme pengadaan yang gak bener,” kata Trubus, Selasa (23/7).
Trubus mengakui, bahwa Perum Bulog selama ini jauh dari kata transaparan terkait mekanisme lelang impor beras. Bahkan, kata Trubus, Perum Bulog tidak terbuka kepada publik secara detail terkait dengan masalah impor hingga pengadaan.
“Pernyataan Bulog yang katanya transparan, itu hanya pendapat dari aspek kekuasaan sendiri. Sangat jauh dari transparan selama ini. Selama ini impor-impor itu, pengadaan itu, tidak pernah dibuka ke publik,” beber Trubus,
Trubus turut mempertanyakan terkait mekanisme detail prosedur lelang impor beras yang dilakukan Perum Bulog. Parahnya, kata Trubus, publik tidak pernah mengetahui jumlah kebutuhan beras yang sesungguhnya.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan
- Lawan Intervensi! MA Harus Independen Putuskan PK Mardani Maming
- Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Periksa Pemilik PT Karya Putra Yasa dan Pihak PT Eka Surya Alam
- Koruptor Tak Boleh Bebas, KERAS dan GERAP Desak MA Tolak PK Mardani Maming
- Pengusaha Tetian Wahyudi DPO Kasus Korupsi Timah Rp 300 T
- Kantor Disdagperin Boyolali Digeledah Polisi, Pj Gubernur Jateng Bereaksi Begini
- Penyidikan Dugaan Korupsi di BPBD OKU Timur Disetop Kejari, Kok Bisa?