SKB Tentang Ahmadiyah Tidak Jalan

JAKARTA - Munculnya kembali kasus kekerasan masyarakat terhadap penganut Ahmadiyah, harus menjadi pelajaran pemerintah. Terus bermunculannya kasus ini, menunjukkan masyarakat mulai melupakan atau tidak menjalankan surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah.

SKB tentang Ahmadiyah itu dikeluarkan Juni 2008 lalu. SKB yang terdiri dari tujuh dictum tersebut, ditandatangani (saat itu) oleh Menag Muhammad M. Basyuni, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Mardiyanto.

Dihubugi kemarin (21/4) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat mengaku prihatin masih terus munculnya tindak kekerasan yang melibatkan masyarakat dengan penganut Ahmadiyah. "Pada intinya, sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah dikembalikan lagi kepada SKB yang sudah ada," katanya. Bahrul enggan menyebut jika SKB ini tidak berjalan di lapangan.

Dia mengatakan, SKB itu sudah menetapkan rambu-rambu kepada kelompok Ahmadiyah dan masyarakat umum. Kepada masyarakat umum, Bahrul mengatakan tidak boleh ada tindakan-tindakan yang melawan hukum terkait keberadaan Ahmadiyah. Entah itu menyerang orang Ahmadiyah sendiri, atau sarana prasarana ibadah mereka. Seperti masjid dan musala. Aturan ini tertuang dalam diktum keempat.