Skema Biaya Pindah ke Palangka Raya Lagi Dibuat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah ternyata tidak sekadar melempar wacana terkait pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan kajian untuk pindah itu sudah mulai dilakukan.
"Kami melihat contoh dari negara lain, kondisi Jakarta saat ini perlu terus kita menyeimbangkan perekonomian lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat,” ujar Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (10/4).
Pada kesempatan itu, Bambang menjawab diplomatis saat ditanya soal lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Yang pasti, kata mantan Menteri Keuangan ini, mereka membantu presiden melakukan pengkajian dari banyak aspek. Dan hal itu dilakukan tidak lama-lama. "(Kajian) secepatnya," ujar Bambang.
Terkait pemindahan itu apakah akan berdampak pada ekonomi nasional, pria berkacamata ini lagi-lagi menepis kekhawatiran tersebut. Sebab, yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Sedangkan Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia.
Soal berapa lama kajian dan kapan bisa diimplementasikan, Bambang mengatakan itu tergantung keputusan pemerintah dan anggarannya. "Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberarkan APBN," ungkap Bambang yang masih menyimpan rapat skema dimaksud.(fat/jpnn)
Pemerintah ternyata tidak sekadar melempar wacana terkait pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sri Mulyani Buka-bukaan soal Peluang APBN Perubahan, Permintaan Prabowo?
- Sikap Keuangan
- Profil & Rekam Jejak Sri Mulyani yang Kembali Memimpin Kemenkeu
- Eks Menkeu: Dukung Penguatan BPKH untuk Optimalkan Investasi Dana Haji
- Delapan Prabowo
- Ketua Banggar DPR: APBN Tak Terpengaruh Jika Kementerian Bertambah