JPNN.com 
Skenario Pemerintah Meredam Demo Mahasiswa Bukan Cara Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai skenario pemerintah meredam demo mahasiswa bukan cara yang demokratis.
"Mestinya tak usah melarang mahasiswa demo. Itu hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Masak negara demokrasi begini?" kata Adi kepada JPNN, Kamis (26/9).
Hal ini disampaikannya, merespons arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menristek Dikti Mohamad Nasir, agar meredam aksi mahasiswa turun ke jalan, dan mengajak mereka menyelesaikan persoalan lewat dialog.
"Kalau mau dilarang demo anarkis yang brutal, bukan demo mahasiswa. Kok makin ke sini demokrasi mundur jauh ke belakang," lanjut pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Pihaknya menilai cara-cara represif dalam meredam aksi mahasiswa tidak akan membuat demokrasi di negara ini semakin maju.
"Gimana mau maju demo saja dilarang. Ngapain juga mahasiswa dibungkam, toh gerakan mereka sebatas isu KPK dan RKUHP. Kok ketakukan begini. Bukannya demo mahasiswa wujud nyata doa presiden yang dikabulkan Tuhan," tandas direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.(fat/jpnn)
Pengamat politik Adi Prayitno menilai skenario pemerintah meredam demo mahasiswa bukan cara yang demokratis.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kehadiran Organisasi Masyarakat Sipil Penting Guna Menjaga Demokrasi
- HUT ke-24 Banten, HMI Serang Serukan Lawan Politik Dinasti
- Demo di Mabes Polri, Mahasiswa Minta Kapolda Sulsel Dicopot
- Pengamat: Gerakan Anak Abah Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Bentuk Kemarahan Tak Beralasan
- Sambangi Kemendagri, Mahasiswa Minta Pj Bupati Bogor Dicopot
- Kronologi Pipi Wakasat Intel Kena Tombak saat Demo Mahasiswa di Semarang
