SKK Migas Dorong Pemanfaatan Sumur Tua

jpnn.com - JAKARTA - Banyaknya sumur minyak tua yang tak dimanfaatkan secara maksimal menjadi perhatian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebab, mereka merasa sumur-sumur tua masih punya peran untuk meningkatan produksi. Mereka pun mendorong daerah-daerah yang belum maksimal memanfaatkan sumur tua untuk mengambil inisiatif. Salah satunya, provinsi di wilayah timur Indonesia.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Yoseph R. Karundeng mengatakan, pihaknya terus mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengelola sumur. Menurutnya, masih banyak sumur tua di wilayahnya yang belum dioperasikan.

Di wilayah Papua misalnya. Sudah ada satu Koperasi Unit Desa (KUD) yang terlibat dalam pengusahaan sumur tua di Sorong. Namun, mereka baru mengelola 23 sumur di wilayah kerja Pertamina EP.

"Kami ingin agar semakin banyak Koperasi Unit Desa dan BUMD yang terlibat dalam pengelolaan sumur tua di Papua. Sehingga, produksi minyak dapat ditingkatkan. Sampai saat ini masih ada sekitar 208 sumur tua di Papua yang belum dikelola," ujarnya dalam keterangan tertulis pekan lalu.

Selain mendorong produksi nasional, lanjut dia, tak hanya menambah produksi minyak nasional. Namun, pengelolaan tersebut pasti berdampak terhadap kesejahteraan pada masyarakat daerah setempat.

Lagipula, pengusahaan tersebut sudah punya payung hukum dari pemerintah. "Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 dan  Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dan Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 23/PTK/III/2009," sebutnya.

Untuk mendorong hal itu, pihak SKK Migas sementara ini terus melakukan sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya, acara "Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sumur Tua" yang digelar pekan lalu di kota Sorong.

Dalam acara itu, SKK Migas mengundang Pemerintah Provinsi Papua Barat dan beberapa pemerintah kabupaten seperti Pemkab Sorong dan Pemkab Teluk Bintuni. "Juga hadir KKKS (KOntraktor Kintrak Kerja Sama) seperti Pertamina EP dan PetroChina," ujarnya.