Skor PPH Naik, Bapanas Dorong Peningkatan Pola Konsumsi B2SA

jpnn.com - BANDUNG - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi harus berdampak pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH).

"Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Karena itu skor PPH sebagai sebuah tolok ukur dalam melihat situasi konsumsi pangan menjadi penting," ujar Arief.

Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2) mengungkapkan bahwa sepanjang 2023, pemerintah melalui NFA telah melakukan upaya maksimal guna mencapai target skor PPH Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023.

“Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1 berhasil melampaui target, yaitu sebesar 94. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun sebelumnya (2022) yang tercatat di angka 92,9," kata Sarwo.

"Ini salah satu bukti konkret komitmen NFA dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)."

"Kami juga terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya seperti intervensi bantuan pangan, hingga sosialisasi pangan B2SA ke anak sekolah, kalangan ibu-ibu hingga komunitas," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).