SKRT Rugikan Negara Rp. 13 M

JAKARTA- Negara diduga menderita kerugian sekitar Rp 13 miliar dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang dilakukan Departemen Keuangan atas usul Departemen Kehutanan. Angka ini diperoleh setelah BPK melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek pada 2007.

Temuan BPK tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung,selepas diperiksa sekitar 2 jam oleh KPK, Selasa (14/10). Menurut hasil perhitungan BPK itu, lanjut Tamsil, kerugian ditemukan pada pelaksanaan proyek tahap pertama senilai Rp 180  miliar. "Proyek tahap II senilai Rp 730 miliar seharusnya udah dibahas sama Panitia Anggaran dan kita (Komisi IV). Tapi belum kita setujui sebab ternyata banyak celah penyimpangannya," sebut politisi Partai Keadilan Sosial ini.

Celah penyimpangan yang ditemukan BPK, tambah Tamsil, diantaranya ada beberapa alat yang masuk dalam anggaran tapi di lapangan sengaja tak dipasang. "Makanya saya ditanya KPK apakah mekanisme anggarannya sudah lazim atau tidak," tambahnya.

Teknologi SKRT berasal dari perusahaan telekomunikasi Motorolla  (Amerika Serikat), dengan tujuan mengetahui aktivitas pembalakan liar atau illegal logging serta deteksi dini terhadap bahaya kebakaran hutan. Fakta di lapangan, lanjut Tamsil, kedua momok kehutanan itu terus berlangsung. Dengan kata lain, implikasi SKRT nyaris tak nampak.