Slamet Dorong Luas Kawasan Hutan Jadi Indikator Perhitungan DAU

Pada diskusi tersebut RCCC-UI juga memaparkan beberapa simulasi data terkait luas tutupan hutan kaitannya dengan kebutuhan fiskal daerah. Dari hasil simulasi tersebut mereka menyimpulkan bahwa kebutuhan fiskal meningkat lebih tinggi terutama bagi daerah-daerah dengan tutupan hutan tinggi, dibanding yang tidak selain itu.

Makin luas tutupan hutan daerah: kebutuhan fiskal makin tinggi, kemampuan fiskal makin rendah, celah fiskal makin lebar. Hal inilah yang mendasari agar luas kawasan hutan harus menjadi bagian dari perhitungan DAU untuk mendapatkan pembagian keuangan daerah yang berkeadilan.

Terakhir, Slamet juga mengungkapkan bahwa usulan pendanaan bagi perlindungan kawasan hutan harus didekati dari berbagai pendekatan dengan memanfaatkan beberapa celah fiskal baik yang sudah ada maupun yang masih akan diusulkan.

Salah satu yang ditekankan adalah insentif pendanaan konservasi dalam revisi UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi yang saat ini sedang dibahas internal di komisi 4 DPR RI.

Menurut Slamet, pihaknya telah memasukkan usulan tambahan pasal dalam RUU Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) terkait insentif konservasi bagi daerah yang mampu menjaga kawasan hutan dan kawasan konservasi miliknya.(jpnn)