SMK Ponpes dan Sekolah Vokasi Sangat Terbantu dengan Program Kartu Prakerja
Jadi menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital di mana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines,” terangnya.
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
“SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dg platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Namun, juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” tuturnya. (*/adk/jpnn)
Siapa bilang Program Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital saja?
Redaktur & Reporter : Adek
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara
- Menteri Nusron Wahid dan Wamen Ossy Beri Penghormatan kepada Para Pahlawan
- Kementerian ATR/BPN Siapkan Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
- Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Nusron Wahid Beberkan 2 Isu Besar
- Kapolri & Menteri ATR Sepakat Kerja Sama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi