SNI Untuk UKM Digratiskan

Bambang menuturkan, rata-rata setiap tahun anggaran BSN sebesar Rp 100 miliar. Untuk bisa menalangi biaya sertifikasi SNI di kalangan UKM, Bambang mengatakan untuk bisa membantu pembiayaan program sertifikasi di kalangan UKM, BSN memerlukan anggaran sekitar Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun.

 

Menurut Bambang, kewajiban sertifikasi SNI diterapkan untuk melindungi konsumen. Perlindungan itu mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

 Pemberian dana talangan pengurusan sertifikasi SNI, menurut Bambang juga bisa mencegah peredaraan sertifikat SNI palsu di pasaran. Selama tiga tahun terakhir, tim BSN menemukan banyak pemalsuan sertifikat SNI. Umumnya sertifikat palsu ini muncul pada barang-barang yang ditetapkan pemerintah wajib ber-SNI.

 

Contohnya adalah alat-alat elektronika dan kelistrikan. Kemudian juga di helm, yang juga diwajikan harus ber-SNI. "SNI palsu itu bisa jadi mengurus yang resmi mahal, rumit, dan sebagainya. Untuk itu kita perkuat pendampingannya," kata dia.

 

Bambang tidak bisa menyepelekan posisi UKM sehingga bisa memproduksi barang tanpa sertifikasi SNI. Sebab barang-barang produksi UKM sudah semakin banyak digunakan masyarakat. Bahkan juga sudah sampai dijual ke pasar luar negeri. Dia berharap anggaran untuk sertifikasi SNI di kalangan UKM keluar dalam APBN 2015. (wan)