Snowden Bisa Kantongi Amnesti

jpnn.com - WASHINGTON - Edward Snowden bakal bisa menikmati kebebasan. Kemarin (16/12) seorang pejabat Badan Keamanan Nasional (NSA) menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan amnesti terhadap pria 30 tahun tersebut. Syaratnya, Snowden harus berhenti membocorkan rahasia intelijen.

"Menurut saya, peluang itu (memberikan amnesti) layak dibahas lebih lanjut," kata Richard Ledgett dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS. Menurut dia, mengampuni Snowden akan mendatangkan kebaikan pada pemerintahan Presiden Barack Obama. Asalkan, Washington bisa memastikan bahwa si pembocor rahasia tersebut benar-benar berhenti mengumbar dokumen krusial intelijen.

Sebagai pejabat NSA yang bertanggung jawab menilai tingkat kebocoran rahasia intelijen, dia menjelaskan bahwa AS perlu segera membungkam Snowden. "Bagi saya, memastikan tidak ada lagi rahasia intelijen yang dibongkar jauh lebih penting dari apa pun," ucapnya.

Karena itu, jika perlu, NSA bisa menawarkan amnesti kepada Snowden supaya menghentikan aksinya.

Namun, pendapat Ledgett tersebut menuai kritik keras dari Direktur NSA Jenderal Keith Alexander. Kemarin dia langsung menampik gagasan untuk memberikan amnesti kepada Snowden.

"Dia (Snowden) ibarat penjahat yang menawan 50 sandera. Sepuluh di antaranya sudah ditembak mati dan berkata, 'Berikan saya amnesti dan 40 lainnya akan saya bebaskan". Lantas, apa jawaban kita?'" paparnya.

Alexander yang akan pensiun awal tahun depan itu mengungkapkan bahwa amnesti bukan solusi yang baik dalam kasus Snowden. Sesuai dengan anjuran Departemen Luar Negeri, orang nomor satu NSA tersebut menghendaki Snowden agar pulang ke AS dan menjalani proses hukum. Washington bakal menjerat Snowden dengan beberapa pasal serius. Di antaranya, pencurian properti pemerintah dan membocorkan informasi intelijen.

Sementara itu, Kongres AS berusaha mencegah pemerintahan Obama untuk bersepakat dengan negara-negara sahabat soal kerja sama intelijen tentang pembatasan transmisi data internasional. Klausa tersebut muncul setelah Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya memprotes aksi penyadapan AS. Kongres itu menyebutkan bahwa pembatasan akses data tersebut akan menghambat sektor perdagangan internasional. (BBC/AP/hep/c15/dos)