Soal Abu Bakar Baasyir, Jokowi Terjebak di Antara Dua Karang
"Jika dia butuh dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, mengapa Presiden tidak mengabulkannya ketika petisi diajukan satu setengah tahun lalu?" tanya Dr Jones.
"Mengapa harus menunggu beberapa bulan sebelum Pemilu? Mengapa tak menunggu setelah Pemilu jika tidak ada keadaan darurat?" katanya.
Dr Jones menilai keputusan itu akibat dari masukan penasihat hukum presiden, Yusril Izha Mahendra, yang selama lebih dari satu dekade juga jadi penasihat hukum Baasyir.
"Mungkin masalahnya karena timnya sendiri kacau sehingga tidak ada suara menentang, atau tak berusaha mencari pendapat lain," katanya.
Photo: PM Morrison memperingatkan Presiden Jokowi bahwa Australia akan protes pembebasan bersyarat Abu Bakar Baasyir. (AAP: Lukas Coch)
Ketegangan dengan Australia
Tuduhan bahwa Jokowi bertindak demi keuntungan politiknya sendiri, kini diperbandingkan dengan posisi PM Australia Scott Morrison, yang dikritik keras karena mengumumkan rencana pemindahan Kedubes ke Yerusalem menjelang pemilu sela tahun lalu.
Sejumlah menteri Jokowi menyerang keputusan PM Australia itu terburu-buru dan bermotivasi politik.
Bedanya, PM Morrison saat ini dituduh menyasar suara pemilih Yahudi, sedangkan Jokowi ingin mengeruk suara pemilih Muslim.
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata