Soal Agenda Nusantara Bersatu, Hasto Anggap Elite Sukarelawan Manfaatkan Kebaikan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir elite sukarelawan yang dinilai memanfaatkan kebaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengatakan itu demi menyikapi pelaksanaan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/11) yang dihadiri Presiden Jokowi.
"Saya pribadi sangat menyesalkan adanya elite sukarelawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi," kata dia melalui keterangan persnya, Minggu (27/11).
Hasto mengatakan citra Presiden Jokowi sebenarnya sudah di tingkat global setelah kesuksesan pelaksanaan KTT G20 di Bali.
Namun, citra itu menurun setelah pelaksanaan Nusantara Bersatu. Terlebih, ada cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat saat acara Nusantara Bersatu.
"Seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan itu mengimbau lingkaran satu Presiden Jokowi bisa berjuang keras membantu kepala negara tetap mempertahankan prestasi baik hingga Pilpres 2024.
"PDI Perjuangan mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track," ungkap Hasto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir elite sukarelawan yang dinilai memanfaatkan kebaikan Jokowi
- Bendungan Hasto
- Hasto jadi Tersangka, Ronny Mengonfirmasi Keterangan Bu Mega
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini