Teddy Garuda Minta Bu Sri Mulyani Kalem soal Ajakan Boikot Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menahan diri dari netizen di media sosial.
Menurut Teddy, Sri Mulyani tak perlu menanggapi ajak boikot bayar pajak.
"Sebenarnya tidak perlu Sri Mulyani melakukan reaksi yang berlebihan terhadap pihak yang menyerukan boikot bayar pajak, dengan meminta mereka untuk tidak tinggal di Indonesia. Karena yang menyerukan bisa dipidana yang tidak membayar pajak ada sanksi pidana juga," kata Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/7).
Teddy menyebut masyarakat mau tidak mau sudah membayar pajak melalui berbagai kebutuhan pokok, salah satunya rokok.
"Perusahaan rokok tidak mau bayar pajak, pemiliknya dipidana dan izin usaha dicabut. Sudah ada aturan hukumnya, sehingga jika ada yang seperti itu, biarkan proses hukum yang berjalan," ungkap juru bicara Partai Garuda itu.
Teddy menilai tidak mudah mempraktikkan untuk tidak membayar pajak, karena rata-rata sudah terikat dengan pajak secara otomatis. Apa yang masyarakat bayarkan sudah terakumulasi dengan pajak, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah membayar pajak.
"Jadi, tidak perlu membuat reaksi yang malah bisa dipelintir dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin membuat gaduh negeri ini," tegas Teddy.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi aksi seruan menggunakan hashtag #stopbayarpajak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menahan diri dari netizen di media sosial.
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
- Perkuat Kolaborasi, Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinergi Daerah untuk Kelola Opsen Pajak