Soal Amandemen, Pengamat Curigai Demokrat

Saldi menegaskan, polemik itu tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan SBY. Partai Demokrat harus memberikan pernyataan resmi kepada publik bahwa tidak akan ada amandemen pasal jabatan presiden. "Selama ini kan baru ada bantahan-bantahan ketua. Secara partai harus ditegaskan,"  tandasnya.

Wacana amandemen memang mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan di Senayan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso termasuk yang mewaspadai wacana tersebut. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan adanya usul-usul liar lain yang masuk untuk dibahas. Misalnya, terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan dukungan Marzuki Alie terhadap amandemen. "Untuk perubahan pasal yang mana, apakah kajian akademisnya sudah dilakukan, apakah sudah diusulkan kepada pimpinan MPR," pancing Tjahjo. Dia berharap Marzuki tidak sekadar melemparkan wacana ke publik.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, sudah banyak sekali pikiran konstruktif yang bermunculan untuk perbaikan tatanan kehidupan kenegaraan yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan UUD. "Publik harus dilibatkan lebih luas dalam membahas isu usul perubahan tersebut," harapnya. Bila usul amandemen itu telah didukung sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR, tegas Lukman, MPR tentu akan membahasnya secara resmi.(bay/pri/c3/tof)