Soal Anas Tuntas, Demokrat Ganti Pimpinan Komisi
Rabu, 21 Juli 2010 – 17:09 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan bahwa proses pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang kini masih dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sudah dimulai. Paling lambat sebelum masa tugas keanggotaan DPR periode ini genap setahun pada 1 Oktober mendatang, Fraksi Demokrat di DPR telah memiliki ketua fraksi baru. Lebih jauh diungkapkan, kriteria yang saat ini tengah dipertajam untuk memimpin Fraksi PD terdiri dari tiga syarat penting dan strategis. "Pertama, harus mampu membangun dan memperkokoh integritas internal partai, kedua cakap dalam berkomunikasi dengan publik, terutama soal agenda-agenda penting partai dan ketiga, punya kemampuan lobi yang kuat dan konsisten serta secara meyakinkan diterima oleh seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR," jelasnya.
Menurut Saan, pergantian Ketua Fraksi PD di DPR karena Anas Urbaningrum disibukkan oleh berbagai urusan terkait posisinya saat ini sebagai Ketua Umum PD. "Anas Urbaningrum saat ini benar-benar sibuk mengurus Partai Demokrat. Untuk itu Anas harus melepas jabatannya selaku ketua fraksi," tandasnya kepada wartawan di DPR, Rabu (21/7).
Menyinggung soal figur yang kelak akan memimpin Fraksi PD di DPR, Saan menegaskan, internal partai tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya. Alasannya, karena Demokrat memiliki banyak figur. "Namun sesuai dengan mekanisme partai, pimpinan Partai Demokrat lebih mengutamakan soal kreteria. Soal orangnya sangat banyak," kata Saan lagi.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan bahwa proses pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang kini
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik