Soal Bagasi Berbayar, Komisi V DPR: Ini Semena-mena Terhadap Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Kontroversi seputar rencana sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar terus menjadi perdebatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Hj Intan Fauzi menilai kebijakan ini membuktikan pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Betapa tidak, rakyat akan terhimpit ditengah kepungan harga yang masih selangit.
“Saat daya beli menurun, harga-harga masih tinggi, masyarakat juga dibebani dengan kebijakan bagasi berbayar. Ini namanya semena-mena terhadap rakyat dan saya kira, ini tidak adil,” ujarnya.
Kabin Pesawat. Foto: Pixabay.com
Menurut Intan, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan dampak dari kebijakan ini pasti akan memukul sector pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saya kira, kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” jelasnya.
“Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, dll ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi. Padahal, kita ini tengah mendorong UMKM, supaya mereka bisa jualan sovenir yang pada ujungnya UMKM kita bisa baik kelas. Nah, dengan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat,” terang Ketua DPP PAN ini.
Anggota Komisi V DPR RI, Hj Intan Fauzi menilai kebijakan bagasi berbayar membuktikan pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat dan semena-mena terhadap rakyat yang sedang dalam kepungan harga yang masih selangit.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus