Soal Bagasi Berbayar, Komisi V DPR: Ini Semena-mena Terhadap Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Kontroversi seputar rencana sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar terus menjadi perdebatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Hj Intan Fauzi menilai kebijakan ini membuktikan pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Betapa tidak, rakyat akan terhimpit ditengah kepungan harga yang masih selangit.
“Saat daya beli menurun, harga-harga masih tinggi, masyarakat juga dibebani dengan kebijakan bagasi berbayar. Ini namanya semena-mena terhadap rakyat dan saya kira, ini tidak adil,” ujarnya.
Kabin Pesawat. Foto: Pixabay.com
Menurut Intan, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan dampak dari kebijakan ini pasti akan memukul sector pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saya kira, kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” jelasnya.
“Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, dll ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi. Padahal, kita ini tengah mendorong UMKM, supaya mereka bisa jualan sovenir yang pada ujungnya UMKM kita bisa baik kelas. Nah, dengan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat,” terang Ketua DPP PAN ini.
Anggota Komisi V DPR RI, Hj Intan Fauzi menilai kebijakan bagasi berbayar membuktikan pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat dan semena-mena terhadap rakyat yang sedang dalam kepungan harga yang masih selangit.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian