Soal Bakal Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo, Ini Pernyataan Terbaru Hasto PDIP
jpnn.com, JAMBI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sosok bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan diputuskan ketua umum parpol berlambang Banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri saat momentum yang tepat.
Menurut Hasto, nama akan diumumkan setelah berdialog dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta para ketua umum pengusung Ganjar.
Dia mengatakan nama bakal cawapres pendamping Ganjar masuk dalam radar temuan beberapa lembaga survei.
Hasto mengatakan itu demi menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDIP Provinsi Jambi di Kota Jambi, Sabtu (29/7).
“Nama-nama yang muncul tidak terlepas dari berbagai survei obyektif yang muncul akhir-akhir ini,” kata Hasto dalam siaran persnya.
Hasto dalam kesempatan yang sama turut mengungkapkan harapan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bisa berujung positif.
Semisal, kata dia, PDIP dengan Golkar bisa bekerja sama untuk Pilpres 2024 seperti yang dilakukan dua partai dengan bersama mendukung Jokowi.
"Diharapkan melalui pertemuan antara Mas Airlangga dan Mbak Puan Maharani telah dibangun suatu kesepahaman bagi kerja sama kedua partai politik, yang memiliki rekam kerja kerja sama yang baik selama pemerintahan Pak Jokowi," ucap pria asal Yogyakarta itu. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara sosok bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Siapa figur tersebut?
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Aristo Setiawan
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas