Soal Bamus Betawi, Jokowi Pilih Netral

jpnn.com - GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo menolak mengukuhkan pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) versi Zainuddin. Orang nomor satu di ibu kota itu, memilih melakukan blusukan ke kawasan Jakarta Utara. Kondisi tersebut membuat ratusan anggota bamus yang telah mengunggu berjam-jam kesal, dan akhirnya melakukan pengukuhan pengurus sendiri tanpa kehadiran Joko Widodo.

"Bapak tidak hadir di pengukuhan ini," ujar Zainal Mustafa, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, di Balaikota, Rabu (6/11). Zainal mengatakan, rencananya gubernur akan menghadiri pengukuhan. "Tapi tidak jadi," tambahnya.

Ketua Organisasi Masyarakat, Gerak Ketahanan Betawi (GKB), Muhadin, menilai ketidakhadiran Joko Widodo secara otomatis membuat pengukuhan kepengurusan Bamus Betawi tidak legitimate atau tidak sah. "Meski lokasi pengukuhan dilakukan di Gedung Balaikota, jika tanpa restu dari Jokowi, bisa dibilang kepengurusan gugur," tuturnya.
Sebagai masyarakat asli Betawi, Muhadin, tidak menginginkan organisasi induk yang menaungi ormas-ormas Betawi se DKI tidak direstui pemerintah. "Kami berharap, para pengurus bamus bisa menahan diri, dan menunggu hingga restu dari gubernur turun," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, agar para anggota bamus menyelesaikan berbagai persoalan di internal mereka terlebih dahulu. "Rukun dulu aja, baru saya mau ngomong," tandasnya. Seperti diketahui, saat ini kepengurusan Bamus Betawi terpecah menjadi dua. Pertama Bamus Betawi dari kubu Zainuddin, dan kedua Bamus Betawi dari kubu Djan Faridz.
 
Sementara itu, sumber dari staf Humas Diskominfo Pemprov DKI Jakarta membenarkan jika Gubernur DKI Jokowi terpaksa tak dapat menghadiri pelantikan Zainuddin sebagai Ketua Bamus Betawi lantaran menghadiri pengerukan Waduk Sunter di Jakarta Utara.‬‬ "Beliau meninjau pengerukan Waduk Sunter. Jadi tak bisa menghadiri pengukuhan Ketua Bamus Betawi," kata staf humas tersebut di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11).‬‬

‪‪Sementara itu, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim mengatakan tak hadirnya Gubernur DKI Jokowi dalam pelantikan Ketua Bamus Betawi di Balai Agung, lantaran tidak adanya dukungan orang nomor satu di jajaran Pemprov DKI Jakarta tersebut terhadap Bamus pimpinan Oding.‬‬
‪‪
Hal itu diungkapkannya setelah dirinya dan beberapa pimpinan ormas menemui Jokowi beberapa waktu lalu.  "Perwakilan disuruh rujuk dulu, baru Jokowi mau melantik Ketua Bamus Betawi," kata Lutfi.

Kisruh internal semakin terlihat saat Zainuddin dinobatkan menggantikan Nachrowi menjadi Ketua Majelis Tinggi Bamus Betawi sekaligus Ketua Umum, pada 19 Mei 2013. Namun, Mubes tandingan dibuat dan menghasilkan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz sebagai ketua umum yang baru.‬‬

‪‪Penobatan Djan Farid sebagai Ketua Umum Bamus dilakukan oleh Majelis Tinggi Bamus, yang diketuai oleh Mayjen TNI (Purn) Eddie M Nalapraya, Juni lalu. Sejak saat itu, kedua pihak saling klaim sebagai pengurus yang sah. Keduanya juga mengklaim akan memajukan budaya Betawi.  (wok/pes)