Soal Bandara Halim, Angkasa Pura II Belum Terima Putusan MA
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II, Tri Sunoko menyatakan hingga saat ini perseroan belum juga mendapat surat resmi dari Mahkamah Agung (MA), terkait keputusan yang menyebutkan bahwa pihaknya bersama Induk Koperasi TNI AU (Inkopau-Pukadara) harus menyerahkan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma.
Dalam keputusan tersebut Inkopau dengan AP II diminta untuk menyerahkan pengelolaan Bandara Halim pada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), yakni anak usaha PT Lion Group.
"Saya nggak mau banyak statement, dengan putusan MA kita belum terima dan dapat. Meskipun katanya sudah ada keputusan, tapi kita harus liat resminya," ucap Tri saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/10).
Apapun keputusan pemerintah terkait pengelolaan Bandara Halim, Tri menegaskan bahwa pihaknya bakal manut menjalankan. "Pengelolaan Halim, kita serahkan kepada pemerintah, karena kita mengelola Halim itu berdasarkan peraturann pemerintah, peraturan menteri, atas dasar ijin operasinya. Kami minta kepada pemerintah silahkan menentukkan kebijakan pemerintah, apakah AP II statusnya bagaimana. Saya cenderung menunggu keputusan pemerintah," serunya.
Lebih lanjut Tri menuturkan bahwa selama ini pihaknya sudah banyak berinvestasi di Bandara Halim, mengingat pemeliharaan bandara terus dilakukan oleh perseroan. "Cukup banyak, angkanya saya nggak punya. Pemeliharaannya kan jalan terus," ungkap pria berkacamata ini. (chi/jpnn)
JAKARTA - Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II, Tri Sunoko menyatakan hingga saat ini perseroan belum juga mendapat surat resmi dari Mahkamah Agung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Diaspora Loan, BNI Biayai Renovasi Restoran Indonesia di Hong Kong
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Mantap! Produk Perikanan dari Ambon Makin jadi Primadona di Pasar Internasional
- Warga Menolak Penutupan Stasiun Karet: Jangan Mempersulit
- Ini Penyebab Stasiun Karet Akan Ditutup Pemerintah
- Pemerintah Bakal Sediakan Rp 20 Triliun untuk UMKM hingga PMI