Soal BBM, Pemerintah Diminta Tak Pukul Rata

JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mengkritisi alasan yang disodorkan pemerintah bahwa harga BBM bersubsidi dinaikkan karena 70 persen dari dana subsidi BBM justru dinikmati kalangan menengah ke atas. Dradjad mengatakan, jika persoalannya karena subsidi yang salah sasaran maka tidak seharusnya masyarakat bawah ikut menanggung akibatnya.

Menurut Dradjad, pada tahun 2011 lalu realisasi subsidi di APBN sebesar Rp 165,2 triliun. "Jadi jika klaim pemerintah bahwa 70 persen subdidi BBM dinikmati kalangan yang tidak berhak, artinya pada tahun 2011 kaum menengah atas membajak Rp 115,6 triliun. Ini setara dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011," kata Dradjad saat dihubungi JPNN, Senin (26/3).

Namun peraih gelar PhD dari University of Queensland  itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan "pukul rata" dalam menaikkan harga BBM. Ditegaskannya, kenaikan harga BBM akan menciptakan ketidakadilan yang baru. Sebab, kalangan miskin harus menanggung beban setara dengan orang kaya untuk setiap liter BBM yang dikonsumsi.

"Seharusnya pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas. Jangan kaum miskin ikut dibabat juga," cetusnya.