Soal Beban Daerah Membiayai Gaji PPPK, Ade Yasin Sampai 'Curhat' ke DPR
Ade Yasin meminta pemerintah pusat agar turut membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK yang sejauh ini membebani APBD.
Dia mengaku kesulitan untuk mengerem belanja pegawai di angka 30 persen dari total belanja daerah karena hingga kini Kabupaten Bogor masih kekurangan tenaga PNS.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 menjadi 15.561. Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,4 juta jiwa.
"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kami masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” kata wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), itu.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebutkan permasalahan yang dibahas dalam RDP tersebut sangat terasa di tingkat daerah pada implementasinya. Oleh karena itu, DPR berinisiatif mengundang kepala daerah hingga kepala desa. Said mengatakan masukan para kepala daerah akan menjadi bahan pendalaman bagi para anggota DPR.
“Karena biasanya kalau sudah menyangkut transfer ke daerah dan dana desa, panitia kerja (panja)-nya paling panjang dan paling ramai karena setiap anggota ingin mempertahankan dapilnya masing-masing,” kata Said. (antara/jpnn)
Bupati Bogor Ade Yasin curhat kepada DPR soal beban daerah membiayai gaji PPPK.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- Ini Pesan Yeny Trisia Isabella untuk Honorer yang Mengikuti Tes PPPK
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah