Soal Calon Kapolri, KPK dan ICW Pertanyakan Konsistensi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menyatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penunjukan calon Kapolri. Pasalnya, Jokowi ketika pemilihan calon menteri juga melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejaknya.

"Jokowi harus konsisten. Dalam pemilihan calon menteri melibatkan  KPK dan PPATK. (Dalam pemilihan) Jaksa Agung dan Kapolri tidak. Jangan-jangan Jokowi tahu kalau lewat KPK dan PPATK bisa dapat stabilo merah," kata Emerson di Cikini, Jakarta, Minggu (11/1).

Terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK hingga saat ini tidak dimintai bantuan untuk menelusuri calon Kapolri. Padahal, ujar Bambang, KPK siap melakukan penelusuran apabila diminta oleh Jokowi. "KPK akan melakukan yang terbaik bila dilibatkan atau dimintai pendapatnya atas soal yang dimaksud," ucap Bambang.

Bambang menambahkan, langkah Jokowi berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Pada saat SBY menjabat, KPK  melakukan uji sahih laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terhadap para calon Kapolri. "Hasilnya diserahkan langsung pada presiden sebagai bahan untuk presiden menentukan calonnnya," ujar Bambang.

Pria yang akrab disapa BW itu menambahkan, kajian mendalam terhadap LHKPN dapat membantu untuk mengklarifikasi apakah aset calon sesuai dengan penghasilannya dan apakah ada potensi dan indikasi tindak pidana korupsi. "Pada saat ini KPK tidak diminta untuk melakukan itu," tegasnya.

Oleh karena itu, Bambang berharap presiden bisa menunjuk calon yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan mampu bekerja sama dengan KPK. "Presiden sesuai undang-undang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan dijadika Kapolri mendatang," tandasnya.

Seperti diketahui, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Usulan tersebut diketahui dari surat presiden yang diterima Ketua DPR Setya Novanto Jumat (9/1) malam. Nama Budi pernah disebut-sebut terseret dalam kepemilikan rekening gendut.(gil/jpnn)