Soal Calon Menteri, Acuan Jokowi bukan Parpol atau Nonparpol
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan dalam pengisian kabinet kerja pemerintahannya di periode kedua setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 nanti, tidak akan mengacu pada figur partai politik atau nonpartai.
Orang-orang yang dibutuhkan Jokowi sebagai pembantunya nanti harus punya dua kriteria utama, yakni memiliki manajerial yang baik dan mampu menjadi eksekutor kebijakan yang telah digariskan.
"Saya tidak bicara masalah parpol dan nonparpol. yang paling penting kemampuan yang tadi saya sampaikan," ucap Jokowi ditemui usai buka bersama dengan pengurus HIPMI di Jakarta Selatan, Minggu (26/5).
Kriteria itu menurut Jokowi harus terpenuhi karena para pembantunya di kabinet nanti akan bertugas mengelola ekonomi, baik makro maupun ekonomi daerah.
"Yang paling penting tadi, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal itu yang sangat penting," tegas Jokowi.
(Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Ketum HIPMI Cocok menjadi Menteri)
Soal pernyataannya tentang sosok Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia yang sangat berpotensi jadi menterinya, itu karena pengusaha kelahiran Fakfak Papua itu dinilai memenuhi dua kriteria utamanya.
Jokowi menepis soal alasan Bahlil juga aktif di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, yakni direktur penggalangan pemilih muda. "Enggak, sekali lagi enggak (karena TKN). Yang saya sampaikan tadi kemampuan eksekusi, kemampuan manajerial," tandasnya. (fat/jpnn)
Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia berpotensi menjadi menteri lantaran memenuhi dua kriteria utama yang disebut Jokowi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila