Soal CPNS, Politikus PDIP Sebut tak Ada Revisi UU ASN

Soal CPNS, Politikus PDIP Sebut tak Ada Revisi UU ASN
Arteria Dahlan. Foto: dok.JPNN.com

Namun, Muhadjir belum bisa menjelaskan kapan pengumuman itu dilansir. ”Yang jelas, lebih cepat lebih baik,” tutur dia.

Nanti pengumuman resmi CPNS baru untuk formasi GGD dilakukan Kementerian PAN-RB atau daerah. Sebab, pada dasarnya mereka adalah CPNS pemerintah daerah (pemda) di lokasi penempatan.

Yang jadi tantangan Kemendikbud ialah membentengi para CPNS GGD itu supaya tetap mengajar di lokasi penempatan.

Tidak seperti yang terjadi saat ini, ada sejumlah CPNS GGD yang ditarik ke pusat kabupaten. Bahkan, ada yang kembali ke kampung halaman di Jawa.

Muhadjir ingin CPNS GGD menjadi pegawai Kemendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud bisa mengontrol langsung keberadaan mereka.

Namun, rencana tersebut masih akan lama terealisasi. Sebab, dalam aturan otonomi daerah, guru PNS adalah pegawai pemda.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri juga membenarkan kabar tersebut.

”Tapi, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait persetujuan pengangkatan 43.310 PTT, yang terdiri atas 39.090 orang PTT, menjadi CPNSD (daerah) dan 4.220 menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red). Jadi, saya belum berani berkomentar banyak,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menjelaskan, sejatinya tahun ini tidak dibuka seleksi CPNS baru. Yang berlaku adalah penuntasan rekrutmen CPNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News