Soal Dana Aspirasi, Golkar Tidak Sendiri

Novanto menambahkan, penggunaan dana itu pun terbatas hanya pada program program kesehatan, pendidikan dan infrastruktur."Penggunannya pun akan diaudit BPK," tegasnya.

Sementara Sekjen PAN yang juga Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa usulan tentang dana aspirasi itu sudah lama mengendap. Taufik menegaskan, setiap anggota DPR mempunyai kewajiban membela daerah pemilihannya.  "Tetapi karena tiba-tiba diusulkan Golkar jumlahnya Rp 15 miliar, persepsi masyarakat jadi berbeda,"  ujarnya.

Menurut Taufik, dana untuk daerah pemilihan sebenarnya sudah ada dari dulu dan sudah digunakan selama ini melalui mekanisme program. Namun DPR dengan hak budgeting, hanya bisa menyusun anggaran tetapi tidak dapat melaksanakannya.

Karenanya, DPR bisa mengusulkan programnya dan didukung anggaran yang disusun bersama DPR dan pemerintah. "Jadi jangan kita dianggap seolah-loah bagi-bagi jatah kue dengan usulan ini. Kita mengusulkan programnya bukan uangnya,” imbuhnya.