Soal Dana Desa, Wamendes Selalu Mengecek Ini, Para Kades Siap-Siap Saja
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menceritakan hal yang pertama kali dirinya cek saat berkunjung ke desa-desa.
"Saya selalu keliling ke daerah-daerah desa yang pertama saya lihat mana baliho laporan penggunaan dana desa," kata Budi saat diskusi Bikin Risol JPNN.com bertema Mewujudkan Desa Merdeka dari Corona yang disiarkan di Youtube, Jumat (6/8).
Budi menjelaskan bahwa unsur transparansi sangat penting terkait penggunaan dana desa.
Bahkan, Budi tak jarang menemukan sejumlah desa yang mencantumkan seluruh nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dalam sebuah baliho besar.
Kendati demikian, dia juga masih mendapati sejumlah desa yang tidak bisa mengelola BLTDD dengan baik sehingga tidak tersalurkan ke warga.
Laporan kejanggalan itu kerap didapati Budi dari relawan beberapa organisasi termasuk Projo.
"Banyak laporan kami juga dari teman-teman sukarelawan. Banyak misalnya kejanggalan-kejanggalan. Awal-awal BLT Dana Desa itu saya sidak ke Purwakarta ke beberapa daerah sama kadesnya (Kepala Desa) tidak dibagikan (BLT)," ujar Budi.
"Jadi, mengukurnya gampang. Mengukur dana desa itu digunakan dengan baik atau tidak itu gampang, pelang itu (laporan penggunaan dana desa) itu tersedia enggak di desa tersebut," sambung Budi. (cr1/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menceritakan hal yang pertama kali dirinya cek saat berkunjung ke desa-desa, simak selengkapnya.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dean Pahrevi
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen
- Mendes Yandri Susanto Ajak Seluruh Kades Manfaatkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- Dorong Kades Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP Gelar Bimtek
- Diduga Korupsi Dana Desa Rp 769 Juta, Kepala Desa Muara Baru Ditangkap
- Terima JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Ingin Perkuat Pengawasan Dana Desa
- Sanksi Pidana Menanti Kades & Lurah yang Melanggar Netralitas di Pilkada 2024