Soal Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Begini Reaksi Guspardi DPR RI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia sesuatu yang sangat memalukan dan memilukan.
“Ini merupakan sebuah warning begitu lemahnya ketahanan siber di negara kita,” kata Guspardi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (23/5).
Politikus PAN itu mengatakan dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di tanah air masih sangat lemah. “Dan, ujung-ujungnya masyarakat yang selalu menjadi korban,” ujar Guspardi.
Dari informasi yang didapatkan dari Kemendagri dan juga telah mengorfimasikan bahwa kebocoran data bukan berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
“Dari hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil, Zudan Arief Fakhrulloh selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah memastikan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk bukan bersumber dari instansinya,” ungkap legislator asal Sumatera Barat ini.
Dari hasil penelusuran Kemenkominfo yang disampaikan juru bicaranya telah menemukan dugaan bahwa sampel data yang beredar identik dengan data dari BPJS Kesehatan.
Menurut dia, Kemenkominfo semestinya mengambil langkah cepat dengan memblokir segera situs Raidforums.com sehingga akses ke situs tersebut tidak bisa dilakukan
Politikus PAN itu berharap kawan-kawan di DPR Komisi IX segera memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merespons kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia. Begini kalimatnya, menohok.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online