Soal Deklarasi KAMI, Ferdinand Demokrat: Gerakan Bacot Saja Bukan Mewakili Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik keras langkah beberapa orang yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dengan menggelar deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Menurut dia, gerakan KAMI itu tidak mewakili suara rakyat.
"Jadi gerakan ini adalah gerakan suara saja, alias gerakan bacot saja yang tak akan menjadi gerakan nyata di lapangan, apalagi menjadi gerakan rakyat," kata Ferdinand dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com.
Ferdinand beralasan, gerakan KAMI ini tidak berasal dari keresahan rakyat. Kemudian tokoh yang tergabung dalam koalisi itu tidak mendapat kepercayaan publik, karena itu gerakan KAMI diinilai bukan mewakili rakyat.
"Tokoh-tokoh dalam gerakan ini adalah tokoh yang tak mendapat kepeecayaan dari publik, hanya sekelas tokoh media sosial saja dan rakyat jelas lebih percaya kepada pemerintah daripada kepada orang-orang ini yang sesungguhnya saya enggan menyebut mereka sebagai tokoh," ungkap dia.
Selain itu, menurut Ferdinand, deklarasi dari KAMI ini hanya pengulangan dari gerakan-gerakan sejenis yang sudah pernah ada.
Misalnya, kata dia, dahulu ada gerakan untuk mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 yang asli. Namun, gerakan itu berujung pada persoalan hukum.
"Dahulu ada gerakan kembali ke UUD '45 asli, yang berujung pada gerakan makar, meski kasus hukumnya kemudian tidak dilanjutkan atas kebijaksanaan penguasa," ucap Ferdinand. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Ferdinand Hutahaean menganggap gerakan KAMI tidak mewakili rakyat karena tidak berasal dari keresahan rakyat.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP