Soal Dominus Litis di RKUHAP, Pakar: Bikin Tumpang Tindih Penegakan Hukum

"Tidak jelas penegakan hukum ini arahnya ke mana, karena dua-duanya berwenang menghentikan apabila RKUHAP tersebut disahkan,” kata dia.

Pitra mengatakan sistem penegakan hukum yang perlu direvisi dan masuk dalam RKUHAP ialah soal penentuan batas waktu penyelesaian perkara pidana.

Pitra beranggapan hal demikian penting, karena demi menjamin rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

"Tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluh terkait dengan waktu perkara yang ditempuh memakan waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum," kata Pitra. (ast/jpnn)