Soal DP Nol Rupiah, Politikus PDIP Sebut Anies Ingkar Janji

jpnn.com, JAKARTA - Program rumah DP nol rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai kritik dari anggota legislatif. Realisasi program tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Anies ketika masa kampanye lalu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menyoroti rencana pembangunan rumah susun sederhana milik di kawasan PIK Pulogadung yang merupakan bagian dari program DP nol rupiah.
"Yang mau dibangun di lokasi itu bukan rumah tapak, tapi rusunami. Kalau rusunami, warga hanya dapat Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan masa berlaku 20 tahun," ujarnya, Senin (5/2).
Karena itu, anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini mendesak agar pembangunan rumah DP nol rupiah di Pulogadung, Jakarta Timur dikaji kembali. Sebab, proyek tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga.
"Sebaiknya dikaji lagi. Itu tak seperti janji Anies-Sandi," katanya.
Jhonny juga meminta pembangunan Rumah DP Nol Rupiah agar diserahkan sepenuhnya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pembangunan Sarana Jaya.
Mengingat, perusahaan daerah tersebut bisa mencari lahan sekaligus memasarkan rumah DP Nol Rupiah nantinya.
"Saran saya untuk program Rumah DP Nol Rupiah ini baiknya diserahkan kepada BUMD saja biar lebih jelas," tandasnya. (dil/jpnn)
Politikus PDIP menilai realisasi program DP nol rupiah jauh berbeda dengan apa yang dijanjikan Gubernur Anies Baswedan saat masa kampanye
Redaktur & Reporter : Adil
- Hasto Siap Hadiri Pemeriksaan KPK Besok, Soroti Praperadilan dan Intimidasi Saksi
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Maqdir Desak KPK Hormati Hak Hasto Ajukan Praperadilan
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK
- Hasto Kristiyanto: KPK Harus Tegakkan Hukum dengan Adil, Saya Siap Kooperatif
- Komisi B DPRD DKI Tegaskan Subsidi Air Hanya untuk Masyarakat Kecil