Soal Dugaan Kepemilikan Lahan Fiktif, DPR-Ombudsman Ikut Soroti BP Batam

jpnn.com - BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam dipastikan akan semakin sibuk dalam beberapa hari ke depan. Sebab, selain sedang menghadapi audit dari BPK dan akan diperiksa KPK, BP Batam juga bakal berhadapan dengan DPR RI dan lembaga pengawas kebijakan publik, Ombudsman.

Kedua lembaga negara ini bahkan sudah membentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi di BP Batam. Fokusnya pada kasus dugaan penyalahgunaan wewenang BP Batam dalam pemberian izin alokasi lahan.

"Kami akan audit secara komprehensif masalah lahan di Batam itu. Kami akan bekerjasama dengan Ombudsman," kata wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, seperti dilansir batampos.co.id (group JPNN), Selasa (23/2).

Lukman beserta anggota Komisi II lainnya sudah beberapa kali turun ke Batam untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Menurutnya banyak pengaduan terkait kesalahan pengalokasian lahan oleh BP Batam.

Salah satunya adalah banyaknya dugaan kepemilikan lahan fiktif. Hal ini juga menjadi keluhan dari sejumlah pengusaha di Batam.

"Jadi ketika diminta, katanya lahan sudah habis, tetapi ternyata masih ada. Dan ada dugaan kepemilikan fiktif di sana," katanya.

Politikus dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) itu juga menyayangkan banyaknya lahan tidur di Batam yang tak kunjung dibangun oleh pemilik lahan. Dalam hal ini BP Batam tidak tegas untuk mengambil keputusan.

"Kenapa selalu jawaban ke pengusaha lahan tak ada, tetapi banyak lahan yang tidak dibangun. Ini menjadi atensi dari DPR RI," katanya.