Soal Dugaan Korupsi di Balik Pengadaan Bahan Pembersih Lantai Kejagung, Bareskrim Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Satu dari delapan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah NH. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung yang dianggap lalai karena mengadakan pembelian pembersih lantai yang tak sesuai izin edar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan, penetapan ini dilakukan karena NH harusnya mengetahui pembersih lantai Top Cleaner itu mengandung bahan berbahaya.
Namun, NH tidak tahu hingga akhirnya berujung pada kebakaran hebat di Kejagung.
“Harusnya dia tahu (bahan berbahaya), tetapi tidak tahu makanya lalai,” kata Ferdy ketika dikonfirmasi, Jumat (23/10).
Ketika disinggung soal dugaan korupsi karena mengadakan barang yang tak sesuai izin edar, menurut Ferdy, hal tersebut bakal didalami internal dari Kejagung.
“Bukan sampai ke situlah (dugaan korupsi). Itu internal yang melihat proses pengadaan itu. Karena kami fokus kebakaran,” sebut dia.
Pemeriksaan internal, lanjut Ferdy menerangkan, bakal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Bareskrim pun sudah melakukan koordinasi akan hal tersebut.
“Itukan pemeriksaan internal nanti. Jamwas nanti yang akan memeriksa itu. Sudah koordinasi (antara Bareskrim dan Jamwas),” tegas Ferdy.
Salah satu tersangka kebakaran gedung Kejagung adalah PPK di Korps Adhyaksa dan ada tujuh tersangka lainnya.
- MAKI Desak Kejagung Periksa Broker Minyak dan 5 Perusahaan Pengangkut
- Polisi Dinilai Bisa Segera Ungkap Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, Masalahnya...
- Pramono Anung Datangi KPK, Sampaikan Permintaan
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma
- Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rp 8,3 T di PT Pupuk Indonesia
- Jelang Lebaran, Pertamina Tindak Tegas SPBU Nakal demi Utamakan Layanan Masyarakat