Soal Dugaan Penyimpangan Anggaran di Mojokerto, Pengamat Nilai Efek Dinasti Politik
Dia mengungkapkan tumbuhnya dinasti politik di daerah seperti Mojokerto karena beberapa faktor.
"Pertama, tidak adanya kompetitor yang bagus. Kedua, rata-rata mereka menguasai sumber-sumber kekuasaan, seperti uang, jejaring politik. Ketiga, pragmatisme pemilih yang lebih mendasarkan pilihannya atas dasar keuntungan material," kata Ali Sahab dalam keterangannya, Kamis (30/5) malam.
Ali menilai dinasti politik membuka peluang terjadinya korupsi kian masif.
"Betul, kecenderungan untuk korupsi semakin besar karena penyalahgunaan kewenangan," jelasnya.
Menurut Ali, sangat sulit untuk memotong mata rantai dinasti politik dan menyetop perilaku korup yang ditimbulkan.
Pangkalnya, variabel ekonomi memiliki pengaruh signifikan tumbuhnya dinasti politik di daerah.
"Ketika logistik (urusan perut, red) masih menjadi masalah, maka logika tidak jalan," katanya.
"Jadi, masyarakat harus sejahtera terlebih dahulu. Nah, kalau ini butuh waktu lama. Ya, salah satu cara harus memperbanyak kelompok sipil yang selalu menyuarakan akan bahaya politik dinasti dan oligarki dan selalu menggelorakan pemilih cerdas," imbuh Ali. (mar1/jpnn)
Pengamat politik Universitas Airlangga Ali Sahab menyoroti efek dinasti politik terkait dugaan penyimpangan anggaran di Mojokerto
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengamat Sebut Kasus Timah Rp 300 Triliun Harus Diselesaikan dengan UU Lingkungan Hidup
- Putusan MK Perkuat Kewenangan KPK Jadi Harapan Baru Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi
- Hari Anti-Korupsi Sedunia 2024: BRI Life & KPK Perkuat Komitmen Berantas Korupsi
- Apresiasi Perjuangan Arinal di Pilgub Lampung, Pengamat: Lawan Dominasi Elite Partai
- Pilkada 2024 Diwarnai Dinasti Politik yang Meningkat dengan Partisipasi Warga yang Rendah
- Cerita Saksi di Sidang Kasus Korupsi Timah, Mengaku Pernah Ditolong Harvey Moeis