Soal Energi, Presiden Jokowi Keluarkan Perintah Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN memenuhi kebutuhan energi dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Presiden juga mewajibkan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk melakukan hal yang sama.

"Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/1).

Terkait pasokan batu bara, presiden memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional.

Pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri harus menjadi kewajiban.

Menurut Jokowi, sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.

Presiden menegaskan hal tersebut mutlak dan jangan sampai dilanggar dengan alasan apa pun.

"Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberi sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tetapi juga pencabutan izin usahanya," ujarnya.