Soal Foto Lukas Enembe, BG dan Tito Diminta Beri Klarifikasi

Apalagi, ujarnya, persoalan pilkada tidak sesuai ditangani sekaliber kepala BIN dan Kapolri.

"Saya percaya Kapolri dan kepala BIN yang lahir dari reformasi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi, pilkada urusan kecil. Urusan negara lebih masih banyak untuk diurus," tegas Komarudin.

Anggota DPR itu menambahkan, Lukas merupakan tokoh resmi di Papua.

Karena itu, menurut Komarudin, bila Lukas memiliki masalah hukum harus diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.

"Toh, ada tokoh-tokoh Papua terangkut masalah korupsi. Ada bupati Supiori dan Bupati Boven Digoel sampai ditahan masuk penjara. Rakyat tahu ya sudah salah masuk penjara. Jadi, jangan sekali-sekali urusan hukum dibarter dengan urusan politik. Tidak boleh. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Komarudin.

Sebelumnya, Ketua Tim Aparat Penegak Hukum Komnas HAM Natalius Pigai

mengaku kaget dengan pertemuan Lukas, Budi, dan Tito dengan menghadirkan Kapolda Sumut Paulus Waterpauw pada Senin (4/9) lalu.

Natalius mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan Lukas beserta ketua DPR Papua, ketua MRP Papua, dan ketua Relawan Lukas Enembe.