Soal Gafatar, DPR Kritik Pengawasan Pemerintah
jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menyatakan munculnya persoalan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah.
“Peran pengawasan dan pembinaan pemerintah tidak berjalan dengan baik,” kata Taufiq dalam diskusi “Astaga Gafatar” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1).
Politikus Nasdem itu menyatakan, perangkat pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan secara detail terhadap suatu organisasi. Munculnya Gafatar bukti pemerintah lalai memverifikasi suatu organisasi.
Menurut Taufiq, kelalaian dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pada akhirnya menyebabkan terjadinya keresahan dan konflik sosial di dalam masyarakat. “Sekarang terjadi konflik horizontal yakni masyarakat mengusir mereka (pengikut Gafatar). Pemerintah jangan lalai terhadap persoalan ini,” ungkap Taufiq.(gil/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menyatakan munculnya persoalan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) disebabkan karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Masyarakat Hingga Akademisi Sebut Arinal Membawa Perubahan di Lampung
- Ribuan Warga Memeriahkan Gebyar Budaya, Husain Alting Sjah Ingatkan Perdamaian di Atas Segalanya
- Kemenko PMK Melakukan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa
- Tim Gabungan Sita 7 Unit Hp, 10 Paku & 20 Korek Api di Lapas Narkotika Muara Beliti
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Wamentan Sudaryono: Penyaluran Pupuk Langsung kepada Petani adalah Komitmen Presiden Prabowo