Soal Gafatar, DPR Kritik Pengawasan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menyatakan munculnya persoalan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah.

“Peran pengawasan dan pembinaan pemerintah tidak berjalan dengan baik,” kata ‎Taufiq dalam diskusi “Astaga Gafatar” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1).

Politikus Nasdem itu menyatakan, perangkat pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan secara detail terhadap suatu organisasi. Munculnya Gafatar bukti pemerintah lalai memverifikasi suatu organisasi.

Menurut Taufiq, kelalaian dan kurangnya pengawasan dari pemeri‎ntah pada akhirnya menyebabkan terjadinya keresahan dan konflik sosial di dalam masyarakat. “‎Sekarang terjadi konflik horizontal yakni masyarakat mengusir mereka (pengikut Gafatar). Pemerintah jangan lalai terhadap persoalan ini,” ungkap Taufiq.(gil/jpnn)