Soal Grasi Corby, Denny Tunggu Yusril di PTUN

SURABAYA – Polemik tentang pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby, 20, terus berlanjut. Saat membuka rakorwil GP Ansor Jatim, Sabtgu (2/6), Wemenkum HAM Denny Indrayana menyampaikan bahwa dirinya menunggu rencana pendaftaran gugatan kuasa hukum DPP Granat Yusril Ihza Mahendra pada Senin (4/6) besok.

Denny menghormati inisiatif warga negaranya untuk mengajukan upaya hukum terhadap kebijakan presiden. Sebab, gugatan tersebut diatur dalam undang-undang. Terkait dengan materi gugatan, Denny yakin PTUN akan proporsional dalam menyikapi apakah pemberian grasi itu merupakan hak prerogatif presiden atau tidak.

Jika memang merupakan hak prerogatif presiden, konsekuensinya bukan yuridis, tetapi lebih pada sosial politik. ”Artinya, bukan gugatan hukum, tapi lebih pada sikap kritis terhadap pemberian grasi itu yang dimungkinkan,” jelas Denny.

Mantan staf ahli bidang hukum kepresidenan itu mengatakan, jika hak prerogatif presiden dipermasalahkan, akan timbul polemik berkepanjangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya, kebijakan presiden menyusun kabinet digugat menteri yang terkena reshuffle.